Gak gratis! ini biaya ‘wajib’ program sertifikat tanah Jokowi

Program Sertifikat Tanah Jokowi – Pada era pemerintahan presiden jokowi, terdapat banyak  program andalan, salah satu nya sertifikat tanah gratis buat yang tanahnya belum memiliki sertifikat.

Alasan diadakannya program sertifikat tanah gratis karena masih banyak nya masyarakat indonesia yang terkendala dalam pembuatan sertifikat tanah seperti ;

  1. Biaya Pembuatan Sertifikat sangat mahal
  2. Dokumentasi Tanah Adat / Warisan tidak ada
  3. Tidak tahu prosedur pembuatan sertifikat

Tidak heran jika program sertifikat tanah yang Presiden Jokowi dengungkan dapat memberikan angin segar untuk para masyarakat kecil, namun seperti pepatah mengatakan, “Tidak ada gading yang tak retak” Program yang dikabarkan gratis ini, dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk mendapatkan keuntungan.

Mungkin sobat mazmur pernah membaca pada surat kabar elektronik yang membahas adanya pungli pada saat mengikuti program sertifikat tanah gratis yang sampai mengeluarkan dana berjuta – juta rupiah namun sang pemilik tanah enggan melaporkan hal ini ke pihak kepolisian.

Perlu sobat mazmur ketahui, di daerah yang sempat trending mengenai biaya sertifikat yang cukup mahal itu, lebih baik keluar uang seperti permintaan oknum dari pada sertifikat tidak jadi, kenapa ? JIka sobat mazmur membuat sertifikat nya sendiri melalui jalur resmi (tanpa mengikuti program pemerintah), sobat mazmur akan mengeluarkan biaya hingga puluhan juta. Simak ilustrasinya dibawah ini :

Gambaran Proses Pembuatan Sertifikat Tanah Tanpa Program Pemerintah

User >> Perangkat Desa ( RT, RW, Kelurahan, Kecamatan ) >> BPN

User meminta surat keterangan / surat pengantar untuk membuat surat / sertifikat tanah ke pihak perangkat desa , disini user sudah pasti membutuhkan proses yang berbelit – belit tentunya dibarengi dengan ‘uang rokok’ , Jika sudah selesai User mendaftarkan tanah ke pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional).

User menunggu waktu yang telahditentukan untuk dilakukan pengukuran tanah oleh pihak BPN, selanjutnya user di suruh membayar uang BPHTB ( Bukti Pemilik Hak Atas Tanah dan Bangunan) Besaran biayanya tergantung dengan luas tanah yang dimiliki. untuk sebidang tanah dengan ukuran 60 meter dan bangunan 45 meter saja sekitar Rp. XX Juta.

User menunggu informasi sertifkat sudah selesai dibuat dan dapat di ambil di BPN.

Gambaran Proses Pembuatan Sertifikat Tanah Program Pemerintah

Perangkat Desa >> User >> BPN

Pada program sertifikat gratis dari pemerintah, Perangkat Desa yang datang kesetiap user untuk mendata tanah mana saja yang belum atau tidak memiliki sertifikat, disinilah ‘oknum’ tersebut meminta biaya Rp. X Juta  ke setiap user.

User hanya menunggu proses pengukuran dan pembuatan sertifikat dari program pemerintah. Jika sertifikat sudah selesai, maka mendapat undangan untuk mengambilnya secara bersama – sama dengan masyarakat lain.

Namun perlu sobat mazmur ketahui, meskipun ini program pemerintah dan ‘katanya’ gratis, tidak serta merta program ini gratis lho, ada biaya juga yang wajib dikeluarkan sesuai dengan kategori wilayah nya, berikut detailnya :

  1. Kategori I untuk Provinsi Papua, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp 450.000.
  2. Ketegori II untuk Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar Rp 350.000.
  3. Kategori III untuk Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Timur sebesar Rp 250.000.
  4. Kategori IV untuk Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Selatan sebesar Rp 200.000.
  5. Kategori V untuk Pulau Jawa dan Bali sebesar Rp 150.000.

Itulah sedikit informasi yang dapat tim mazmur.id berikan untuk sobat mazmur semua, kiranya informais ini dapat bermanfaat untuk keluarga, tetangga dan saudara kita.

mazmur.id

mazmur.id dibuat untuk memberikan informasi yang bermanfaat untuk sobat mazmur